Sawahlunto, Matakata.co – Anggota DPRD Sumbar, Zuldafri Darma melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil) VI dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat.
Dalam reses yang berlangsung selama satu pekan, pada 24 sampai 31 Oktober, Zuldafri mengunjungi sejumlah nagari di dapil VI dan menemui ratusan warga dari berbagai jorong.
Dalam resesnya, Zuldafri Darma menjelaskan, dalam setahun ada tiga kali reses perseorangan. Tapi di luar masa reses kapan pun masyarakat boleh menyampaikan aspirasi.
“Menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban anggota dewan,” kata Zuldafri dalam resesnya, Selasa (29/10).
Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat di Dapil VI dalam pertemuan dengan Zuldafri, diantaranya soal infrastruktur jalan dan hal-hal terkait pertanian.
Salah seorang warga mengatakan, di sejumlah kawasan Sijunjung banyak yang perlu dilakukan pelebaran jalan.
“Kalau ada dua mobil berpapasan, sudah pasti susah. Tiap pagi selalu macet,” kata warga.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan aspirasi terkait BPJS gratis. Mereka merasa diberatkan dengan jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Apalagi jika jumlah anggota dalam satu keluarga terdiri dari banyak anak.
Menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga Dapil VI tersebut, Zuldafri mengatakan telah mencatatnya satu persatu untuk ditindaklanjuti.
Terkait pelebaran jalan ia menjelaskan akan mengecek terlebih dahulu status jalan tersebut. Hal ini dikarenakan ada perbedaan status jalan yang tentu saja mempengaruhi terlaksananya pembangunan.
“Ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan provinsi tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan kita usahakan untuk ditindaklanjuti pemerintah kota,” katanya.
Terkait BPJS gratis, ia memaparkan memang saat ini tengah diperjuangkan untuk digratiskan bagi masyarakat. Setidaknya untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang berekonomi menengah ke bawah.
Ia mengatakan, memang ada masyarakat yang dibebaskan iuran BPJS yang diambilkan datanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun berdasarkan info yang ia terima, memang tidak mudah masyarakat bisa masuk dalam DTKS.
“Untuk itu kita mengimbau warga untuk aktif melengkapi persyaratan administrasi untuk program pemerintah. Termasuk nantinya kelengkapan syarat-syarat untuk program bantuan modal usaha. (Y)
