Padang, Matakata.co
Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sumbar sarana prasarana penunjang sektor pendidikan perlu diperhatikan dan jadi prioritas.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dalam rapat koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumbar 2025 – 2045, Selasa (9/1) di Kantor DPRD setempat.
“Sarana prasarana penunjang sektor pendidikan harus diperhatikan. Apalagi melihat kondisi sekolah-sekolah sekarang yang masih kurang sarana prasarananya,” kata Suwirpen.
Menurutnya banyak hal yang harus dibenahi pada sektor pendidikan, terutama untuk SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Dia menyebut, pada evaluasi sebelumnya, banyak anak-anak SMA atau SMK di Sumbar yang tidak mendapatkan sarana prasarana yang layak.
“Ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena menuju Sumbar emas 2045 tentu tidak lepas dari sektor pendidikan yang bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.
Dia juga mendorong perguruan tinggi di Sumbar bisa kembali seperti masa jayanya dahulu, dimana banyak orang yang belajar ke provinsi ini.
Suwirpen mengatakan, DPRD Sumbar telah mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBD. Namun mayoritas alokasi banyak digunakan untuk operasional dan gaji tenaga pendidik.
“Ke depan persoalan sarana prasarana di sektor pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain pendidikan, Suwirpen mendorong agar sektor pertanian bisa berjalan maksimal, karena 52 persen masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, dia menilai pertanian juga memiliki peran strategis menekan angka kemiskinan.
Dia pun menyarankan agar bantuan-bantuan mesti disalurkan kepada petani ini, agar mereka bisa meningkatkan produksi dan mendapatkan nilai jual yang layak.
“Pemerintah daerah mesti membantu petani. Peran mereka sentral, namun kenyataannya, hidup mereka jauh dari kata layak,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sudah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2023, kemiskinan ekstrem Sumbar turun dari 0,77 persen atau 43.671 jiwa menjadi 0,41 persen atau 23.253 jiwa.
Sementara di 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen atau menjadi 0,77 persen atau sekitar 43,67 ribu jiwa. Gubernur pun menargetkan di 2024 ini kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.
“Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, dilihat dari strata pendapatan masyarakat Sumbar tidak terlalu terjadi ketimpangan. Ratio persentasenya sekitar 0,280.
“Angka itu yang terendah ketiga di Indonesia. Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat kepemimpinan Mahyeldi-Audy,” katanya.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar, gubernur menyebutkan, angkanya naik dari 73,26 persen di 2022 menjadi 75,46 persen di 2023.
Dia mengatakan, peringkat IPM Sumbar juga membaik. Dari urutan 9 secara nasional atau nomor 4 di Pulau Sumatera kini menjadi urutan ke-7 secara nasional atau urutan ke 2 di Pulau Sumatera. (e)
