Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar, Supardi berharap di tengah ketersediaan anggaran yang terbatas, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah provinsi dapat bermanfaat besar bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Supardi pasca bersama gubernur menerima laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan Tahun 2021 sampai dengan triwulan II Tahun 2023. Selain juga menerima laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun 2023 pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Seperti diketahui laporan tersebut telah diterima Gubernur dan Ketua DPRD, Selasa (16/1) di kantor BPK perwakilan Sumbar.
Laporan tersebut diserahkan Kepada kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus. Selain penyerahan laporan, diselenggarakan pula penandatangan berita acara serah terima laporan efektivitas upaya pemerintah daerah untuk pemajuan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
Supardi mengatakan tak bisa dipungkiri Sumbar memiliki keterbatasan anggaran. Apalagi pada Tahun 2023 dan 2024 jumlah dana transfer dari pemerintah pusat tak lagi sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Sementara kebutuhan anggaran relatif banyak.
“Normalnya untuk infrastruktur itu kita anggarkan setidaknya 40 persen. Namun kita baru mampu hingga 15 persen,” ujarnya.
Di tengah upaya pemerintahan provinsi terus menambah pendapatan daerah, Supardi berharap pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
“Dikarenakan anggaran kita sedikit, jadi proyek pembangunan infrastruktur kita juga tidak banyak. Oleh karena itu yag sedikit itu harus benar-benar dipastikan manfaatnya untuk masyarakat,” tegas Supardi.
Sementara terkait laporan yang diterima dari BPK perwakilan Sumbar, Supardi mengatakan akan membahasnya bersama lintas pimpinan DPRD. Secara umum, dari laporan BPK tersebut masih ditemukan kasus-kasus serupa.
“Misalnya ada proyek yang gagal selesai, gagal bayar dan ada juga yang kelebihan pembayaran,” katanya.
Terkait laporan uni, selain DPRD, lanjut Supardi, Gubernur juga telah menerimanya. Oleh karena itu Supardi berharap pemerintah provinsi bisa menindaklanjuti laporan tersebut sehingga tidak ada permasalaham di kemudian hari.
Supardi menilai laporan yang diserahkan BPK amat berguna bagi pemerintahan provinsi Sumbar. Laporan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dan data untuk menentukan keputusan serta kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di Sumbar.
“Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur itu seperti kegunaannya, manfaatnya untuk masyarakat,” katanya.
Kemudian perlu pula diperhatikan ketepatan penggunaan anggaran, efektifitas penggunaan anggaran dan ketepatgunaan. (e)
