Padang, Matakata.co – Perwakilan tenaga teknis non ASN Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD Sumbar, Senin (5/11). Kedatangan mereka ini mengeluhkan masih belum adanya kepastian terkait formasi tes PPPK untuk mereka.
Seperti diketahui, perwakilan tenaga teknis yang datang ke DPRD Sumbar ini terhimpun dalam Pengurus Korwil Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumbar.
Mereka merupakan tenaga teknis non ASN yang meliputi tenaga honorer (THK) kategori II dan pegawai tidak tetap (PTT) yang telah terdata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar.
Salah seorang tenaga teknis tersebut, Bella menyesali kondisi dimana mereka telah terdata di BKD namun formasi untuk tes PPPK tidak ada. Untuk Sumbar hanya ada penerimaan PPPK untuk guru honorer.
Sementara itu di lain sisi pemerintah pusat telah menetapkan bahwa seluruh tenaga non ASN di Indonesia mesti ditata paling lambat Desember 2024.
“Sekarang sudah bulan november. Kepastian formasi untuk kami belum juga ada. Nanti bagaimana nasib kami,” katanya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi yang menerima kedatangan mereka mengatakan DPRD bersama Pemprov telah datang secara langsung ke Kementerian PAN-RB untuk mencarikan solusi.
Namun memang dari pertemuan itu Kemenpan RB memutuskan memang tak bisa dibuka formasi tes PPPK seperti yang diminta tersebut.
Oleh karena itu, pada mereka Muhidi mengatakan bukan formasi lagi yang harus diperjuangkan saat ini. Lebih penting lagi untuk memastikan mereka bisa tetap bekerja di 2025 dan di tahun selanjutnya.
“Terkait formasi memang tidak dibuka lagi. Namun sekarang yang mesti kita pastikan bagaimana seluruh tenaga teknis yang ada di Sumbar bisa tetap bekerja. Misalnya bisa dengan terdaftar sebagai tenaga PPPK walau pun itu paruh waktu,” ujar Muhidi.
Hal inilah, kata Muhidi yang sekarang akan diperjuangkan DPRD bersama pemprov. Sehingga setidaknya pasca Desember 2024 para tenaga non ASN masih bisa bekerja.
Muhidi menjelaskan, beberapa waktu yang lalu tepatnya pada 24 November, Ia bersama Asisten III Setdaprov Sumbar dan BKD telah datang langsung ke Kemenpan RB. Namun sayangnya hasil pertemuan tersebut belum sesuai dengan keinginan para tenaga teknis non ASN tersebut. (y)
