Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar Muhidin menghadiri rapat khusus dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak terkait lainnya di Istana Gubernuran Sumbar, Senin (25/11)
Rapat yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi, untuk pemantapan koordinasi jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyoroti tentang kesiapan jaringan internet di beberapa daerah. Ia menilai, itu perlu mendapat perhatian serius karena hasil perhitungan suara akan diupload ke data base KPU.
“Belajar dari pengalaman saat Pilpres dan Pileg kemarin. Jangan sampai ada gangguan pada aplikasi Sirekap. Itu bisa memicu multi tafsir apabila upload hasil ke Sirekap terkendala,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebut rapat tersebut bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi berbagai persiapan yang telah dilakukan pihak terkait untuk mensukseskan jalannya proses pemungutan suara Pilkada serentak di Sumbar. Khususnya, terkait distribusi logistik pemilu, kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ketersediaan jaringan internet untuk mendukung proses upload hasil pemilu.
“Distribusi logistik, TPS dan ketersediaan signal internet jadi salah satu focus kita dalam rapat ini. Kita semua tentu ingin, penyelenggaraan Pilkada serentak di Sumbar berjalan aman dan lancar,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Erinaldi mengatakan berdasarkan hasil koordinasinya dengan KPU Sumbar secara umum proses persiapan sudah berjalan sesuai rencana. Termasuk untuk pendistribusian logistik pemilu.
“Berdasarkan informasi KPU, tujuh kabupaten/kota sudah mulai mendistribusikan logistik ke tingkat PPK. Skema pendistribusiannya tidak sama di seluruh kabupaten/kota, mengingat situasi dan kondisi masing-masing daerah yang berbeda. Pendistribusian akhirnya akan dilaksanakan tanggal 26 besok,” jelasnya.
Sedangkan untuk beberapa lokasi yang signal internetnya lemah. Erinaldi menyebut, Pemprov Sumbar akan menyiapkan dukungan dengan mendatangkan mobil internet yang ada pada Diskominfotik Sumbar.
“Kendati demikian, KPU juga perlu mengatur jadwal upload data, agar beban dan resiko overload bisa ditekan,” pungkasnya. (Y)
