Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mendorong pemerintah daerah segera menetapkan pendataan sebagai dasar perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
Secara kelembagaan, DPRD Sumbar menyatakan siap melakukan pergeseran anggaran guna mempercepat proses pemulihan tersebut.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discusion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait percepatan pemulihan wilayah pascabencana hidrometeorologi, Senin malam (5/1), di Istana Gubernur Sumbar.
Menurut Muhidi, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap, kata dia, harus direncanakan secara matang, termasuk dalam pemilihan lahan yang aman dan berada di luar zona rawan bencana.
Tidak hanya itu, lanjut Muhidi, penentuan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Ia menegaskan, pembangunan hunian jangan sampai justru menyulitkan masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain aspek hunian, Muhidi menekankan pentingnya upaya stimulasi ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana, terlebih menjelang bulan puasa dan Hari Raya IdulFitri.
Menurutnya, pada masa pemulihan masyarakat dapat dirangkul untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pekerjaan dan diberikan upah, sehingga perekonomian keluarga tetap berjalan.
“Secara keseluruhan, DPRD Sumbar mendukung langkah pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan, DPRD siap mendukung melalui pergeseran anggaran serta melakukan pengawasan,” tutup Muhidi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi komitmen seluruh unsur Forkopimda, Bupati/Walikota, kementerian, dan lembaga terkait dalam mendukung percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar.
Meskipun undangan Focus Group Discussion (FGD) disampaikan dalam waktu yang relatif singkat, namun angka kehadiran tetap tinggi. Menurutnya ini adalah bukti tingginya komitmen bersama untuk percepatan penanganan pascabencana di Sumbar.
“Saya mengapresiasi kehadiran seluruh pihak. Walaupun undangan kita sampaikan dalam waktu singkat, tapi semuanya bisa hadir, baik secara langsung maupun daring. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Mahyeldi.
FGD tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait.
Hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (Y)
