Padang, Matakata.co – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan memicu perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya mencederai fisik, tetapi juga menyisakan trauma mendalam yang mengancam masa depan korban.
Anggota DPRD Sumatera Barat, Mario Syahjohan menegaskan seluruh kasus kekerasan—terutama kekerasan seksual—wajib ditangani secara serius, profesional, dan sesuai dengan hukum.
Menurutnya, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS.
“Kekerasan seksual adalah tindak pidana serius. Jangan sampai persoalan ini dianggap biasa dan sekadar diselesaikan lewat jalur damai,” tegas putra daerah Solok Selatan ini, Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, UU TPKS yang disahkan pada 9 Mei 2022 mengatur berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pelecehan fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, perkawinan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.
Regulasi ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, serta restitusi.
“Fokus kita bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memastikan korban mendapat pelindungan, pendampingan, dan pemulihan tanpa stigma,” lanjut legislator yang kini menjalani periode keduanya di DPRD Sumbar tersebut.
Mario mengingatkan agar penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak mengabaikan hak korban demi menempuh jalan pintas. Upaya damai di luar pengadilan dilarang menghentikan penanganan perkara, terutama yang menyasar anak di bawah umur.
“Jangan mengorbankan keselamatan anak demi menjaga nama baik keluarga. Anak wajib dilindungi, bukan dijadikan beban untuk menyelesaikan masalah orang dewasa,” tuturnya.
Ia juga menyoroti fenomena ancaman pembunuhan dan penyerangan rumah yang menargetkan anak. Kasus-kasus tersebut kerap berakhir dengan penyelesaian damai informal, yang menurutnya tidak boleh ditoleransi.
“Ketika anak menjadi korban, keselamatan dan masa depannya menjadi prioritas utama. Kita tidak ingin generasi muda tumbuh dalam ketakutan,” cetusnya.
Mario menegaskan, penciptaan ruang aman bukan hanya tugas orang tua atau pihak sekolah, melainkan tanggung jawab kolektif pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga seluruh elemen warga.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperkuat edukasi, pencegahan, dan mempercepat respons pelaporan kasus kekerasan.
“Mari wujudkan Solok Selatan yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga ramah dan aman bagi perempuan dan anak. Zero tolerance untuk kekerasan,” pungkas Mario. (Y)
