• News
  • Opini
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Sastra
  • Login
Upgrade
matakata.co
  • News
  • Opini
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Sastra
Tidak Ada Hasil
Perlihatkan Semua Hasil
  • News
  • Opini
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Sastra
Tidak Ada Hasil
Perlihatkan Semua Hasil
matakata.co
Tidak Ada Hasil
Perlihatkan Semua Hasil
Home News

Anggota DPRD Sumbar Nurna Eva Sosialisasikan Perda Tentang Kehutanan Sosial

Minggu, 01/12/24 | 22:50 WIB
Anggota DPRD Sumbar Nurna Eva Sosialisasikan Perda Tentang Kehutanan Sosial

Agam, Matakata.co – Anggota DPRD Sumatera Barat dari komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurna Eva Karmila sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar tentang Kehutanan Sosial kepada masyarakat Jorong Sonsang, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Minggu (1/12) di objek wisata Tirta Sari.

Dalam sambutannya Nurna Eva Karmila menyampaikan, bahwa sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam mengelola dan mengolah hutan supaya tidak menyalahi aturan perundang undangan yang berlaku.

“Dengan diundangkannya Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Kehutanan Sosial, masyarakat diberi kebebasan dan mengolah hutan tapi dengan syarat ikuti aturan yang sudah ditetapkan, karena pengolahan hutan sosial melalui Perda ini tetap saja ada sangsinya. Untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai narasumber dalam mensosialisasikan Perda ini sengaja didatangkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kurworo Mulyo. Untuk itu kepada seluruh peserta agar mengikuti dengan baik kegiatan ini,”pinta Nurna Eva Karmila.

Sementara itu Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang disampaikan Kusworo Mulyono mengatakan, kehutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa/hutan nagari, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan

“Persyaratan untuk pengolahan hutan harus ada surat izin akses kelola. Dan yang berhak mengolah hutan sosial adalah masyarakat setempat yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Hal itu gunanya untuk menjaga kelesestarian hutan. Sementaraasas kehutanan sosial itu meliputi, asas mafaat, kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, kesetaraan,partisipatif, kolaboratif, keterbukaan, dan asas kearifan lokal,”sebut Kusworo Mulyono.

Sebelumnya Camat Tilatang Kamang diwakili Kasi Trantib, Candra dalam sambutannya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nurna Eva Karmila yang sudah memprogramkan kegiatan sosialisasi kehutanan sosial kepada masyarakat dan kelompok pengelola da mengolah hutan. Diharapkan masyarakat akan lebih paham tentang kehutanan sosial.

Hal yang sama juga dikemukakan Walinagari Koto Tangah, Tilatang Kamang, Amrizal. Dt. Maruhun Basa, bahwa melalui sosialisasi agar masyarakat paham tentang aturan pengelolaan dan pengolahan kehutanan sosial. Mana hutan yang boleh boleh digarap dan mana yang dilarang yang tujuannya untuk menghindari terjadinya masalah yang merugikan masyarakat.

Sosialisasi dihadiri anggota DPRD Agam, Neldawilis, ninik mamak, bundo kanduang, kelompok HKm, pemuda, wali jorong Sonsang, Picuran dan Koto Malintang serta masyarakat dan undangan lainnya. (y)

ShareTweetPin

Related Posts

Anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi Dorong Pembangunan Jalan Penghubung Tiga Kawasan di Padang
News

Anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi Dorong Pembangunan Jalan Penghubung Tiga Kawasan di Padang

Sabtu, 11/4/26 | 14:48 WIB

Padang, Matakata.co - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Verry Mulyadi, mendorong adanya pembangunan jalan penghubung antara Kelurahan Batu Gadang, Padang...

DPRD dan Pemprov Sumbar Gelar Pertemuan dengan 41 Pimpinan Perusahaan Sawit
News

DPRD dan Pemprov Sumbar Gelar Pertemuan dengan 41 Pimpinan Perusahaan Sawit

Jumat, 10/4/26 | 22:22 WIB

Jakarta, Matakata.co — DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar pertemuan dengan 41 perusahaan kelapa sawit (PKS). Hal ini dilakukan...

Muhidi Serap Aspirasi Penyandang Disabilitas Usai Musrenbang RKPD 2027
News

Muhidi Serap Aspirasi Penyandang Disabilitas Usai Musrenbang RKPD 2027

Kamis, 09/4/26 | 15:39 WIB

Padang, Matakata.co — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)...

Musrenbang RKPD 2027, Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Pentingnya Terobosan Kebijakan

Musrenbang RKPD 2027, Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Pentingnya Terobosan Kebijakan

Kamis, 09/4/26 | 15:33 WIB
Tim Ahli DPRD Sumbar Bahas Strategi Peningkatan PAD dari Pembenihan Udang Vaname

Tim Ahli DPRD Sumbar Bahas Strategi Peningkatan PAD dari Pembenihan Udang Vaname

Kamis, 09/4/26 | 15:14 WIB

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • News
  • Opini
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Sastra

Copyright matakata.co @2024

Tidak Ada Hasil
Perlihatkan Semua Hasil
  • News
  • Opini
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Sastra

Copyright matakata.co @2024

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In