Padang, Matakata.co – Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar ramai menyampaikan saran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Saran ini disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Sumbar karena mereka menilai pendapatan pada APBD Sumbar 2025 diprediksi memang akan jauh lebih sedikit dibanding 2024.
Sejumlah saran tersebut diantaranya terkait pengoptimalan penerimaan pajak daerah, memanfaatkan peran BUMD semaksimal mungkin hingga membuka peluang lebih besar untuk kontribusi dari pihak ketiga.
Ketua Fraksi Gerindra, Khairuddin Simanjuntak mengatakan menyikapi penurunan pendapatan tersebut pemprov mesti lebih aktif dan gesit mencari tambahan.
Ia menilai perlu ada sinergitas yang lebih baik dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) Sumbar sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNK).
“Selain itu perlu pemanfaatan dan optimalisasi aset milik pemerintah provinsi sehingga bisa menjadi salah satu sumber penunjang pendapatan daerah,” ujarnya saat rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (4/11).
Saat itu Fraksi Gerindra juga mempertanyakan aset milik pemerintah provinsi yang dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota. Data terkait pemanfaatan tersebut diharapkan dapat diberikan pemprov pada DPRD sekaligus dengan proyeksi pendapatannya.
Sementara itu Fraksi Nasdem menilai perlunya mengoptimalkan peran BUMD untuk meningkatan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan pendirian BUMD memang untuk menambah pendapatan dan kas daerah.
Ketua Fraksi Nasdem, Endarmy mengatakan selama ini banyak BUMD milik Sumbar yang belum memberikan kontribusi signifikan untuk PAD Sumbar.
“Oleh karena itu kami di Fraksi Nasdem menilai pemprov mesti melakukan solusi untuk menyelesaikan hal ini,” ujarnya.
Beberapa langkah tersebut seperti menyusun ulang struktur manajemen BUMD, mengaudit kinerja dan keuangan BUMD hingga mengoptimalkan kapasitas SDM yang ada di BUMD.
Selain itu Fraksi Nasdem juga menilai perlunya BUMD dikolaborasikan dengan investor dan pihak swasta dan melakukan evaluasi kinerja serta target BUMD secara berkala.
Endarmy mengatakan Pemprov juga perlu memperhatikan realisasi penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan tingkat penyerapan yang rendah seringkali menjadi kendala untuk transfer dana dari pusat. (y)
