Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar mendorong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar agar memastikan tayangan yang disiarkan mengandung nilai-nilai edukatif dan mencerdaskan.
Menurut Ketua DPRD Sumbar, komitmen untuk hal itu penting agar penyiaran berdampak positif pada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat pertemuan dengan KPID Sumbar, Rabu (13/11) di Gedung DPRD Sumbar.
“Tantangan ke depan tidak mudah. Persoalan sosial, seperti peredaran narkoba dan tawuran, masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Tayangan yang tidak mendidik jelas akan membuat generasi muda bisa salah arah dalam bersikap,” ulasnya.
Maka dari itu, lanjut Muhidi, peran KPID Sumbar untuk memastikan tayangan yang hadir memiliki nilai edukatif dan mencerdaskan.
Muhidi juga berharap KPID Sumbar dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah di bidang penyiaran. Kontribusi ini diharapkan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya dalam mendukung kemajuan UMKM.
Muhidi juga mengatakan siap mendukung program-program KPID Sumbar, termasuk rencana menjadi tuan rumah peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-92 dan rapat koordinasi nasional (Rakornas) KPI.
Muhidi juga berharap adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan KPID Sumbar. Tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga dalam pembahasan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi muda.
Muhidi juga menjelaskan, salah satu prioritas DPRD adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam jangka pendek dan panjang, program peningkatan keterampilan SDM pelaku UMKM sangat diperlukan. Sehingga kolaborasi dengan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi menjadi penting untuk mempromosikan produk-produk lokal.
“Hal ini sebaiknya dituangkan dalam ranperda yang sedang dibahas KPID Sumbar dan Komisi I, yaitu ranperda penyiaran,” tambah Muhidi.
Sementara itu, Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, menyatakan kesiapan Sumbar untuk menjadi tuan rumah Hari Penyiaran Nasional ke-92 dan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2025. Namun, saat ini kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar masih belum terpenuhi untuk menyukseskan acara berskala nasional tersebut.
“Kami berharap bisa menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, karena acara ini berpotensi membawa perputaran uang yang signifikan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Robert juga menambahkan bahwa KPID siap berkolaborasi dengan DPRD Sumbar untuk memajukan UMKM. Konten-konten promosi produk masyarakat akan ditampilkan melalui lembaga penyiaran agar mampu mendongkrak penjualan dan bersaing di pasaran. (y)
