Padang, Matakata.co – Ratusan warga Pauh yang terdampak bencana banjir bandang beberapa waktu lalu menyampaikan sejumlah aspirasi untuk penanggulangan infrastruktur yang rusak akibat bencana kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Jumat (6/2) sore di Huntara mandiri Kapalo Koto, Pauh.
Adapun aspirasi masyarakat ini terkait dengan perbaikan irigasi, aliran sungai, perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, sawah dan ladang. Termasuk pula terkait hunian tetap (huntap).
Pertemuan dengan masyarakat tersebut merupakan kegiatan masa reses DPRD Sumbar. Evi Yandri membawa serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut memastikan aspirasi masyarakat tersebut tersampaikan.
“Anak-anak pergi ke sekolah terpaksa jalan menyeberangi batang sungai, Pak. Dulu ada jembatan, tapi sudah hilang terbawa banjir bandang. Kalau belum bisa jembatan seperti dulu, tolong buat jembatan darurat dulu, biar mudah anak anak ke sekolah,” ujar salah seorang warga Batu Busuk.
Pajak Air permukaan di Dharmasraya
Kalau tidak menyeberangi sungai, anak-anak terpaksa memutar jalan yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. ada juga jalan yang hilang, yang merupakan akses ke banyak sekolah, seperti SMA 9, SMP 14, SMP 23, SMP 44.
Evi Yandri mengatakan jembatan permanen akan dibangun namun tentu butuh waktu.
“Akan kita usahakan secepatnya dibuat jembatan darurat dulu. Setidaknya bisa dilalui jalan kaki atau motor,” kata Evi Yandri.
Untuk jalan dipastikan akan dibangun, jika tidak dari dana pemerintah pusat maka dana provinsi.
Sementara itu sejumlah masyarakat lainnya mempertanyakan bantuan untuk sawah yang terdampak banjir.
Membantu Evi Yandri menjelaskan, perwakilan dari Dinas Pertanian yang hadir dalam reses tersebut mengatakan pemerintah telah menyediakan bantuan untuk sawah yang terdampak. Data Pauh sudah masuk verifikasi bantuan.
Bantuannya ada empat kategori, yakni rusak ringan, sedang, berat dan hilang atau hanyut.
“Bantuan untuk yang rusak ringan dan sedang sudah tersedia. Silahkan masukan proposal,” ujar perwakilan dinas sembari menjelaskan bentuk dan skema bantuan.
Untuk masyarakat yang mengeluhkan sawah belum terdata. Di saat pertemuan itu juga Evi meminta lurah mencatatnya. Karena pendataan dimulai dari tingkat bawah, yakni dari RT/RW, lurah, kecamatan, kota lalu baru data sampai ke provinsi. Begitu pula dengan pendataan huntap.
Terkait huntap, ada yang mengkhawatirkan rumah mereka tidak akan didata sesuai dampak sebenarnya karena telah diperbaiki masyarakat sedikit demi sedikit. Untuk itu Evi meminta simpan foto rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti autentik.
Untuk huntap ini, Evi Yandri tegas meminta RT/RW dan lurah mendata dan memverifikasi sebaik mungkin.
“Pendataan ini sangat penting. Jika tidak maka bisa seperti pembangunan huntap di Pasaman yang sampai sekarang masih bermasalah, padahal bencana di sana sudah dari tahun 2022,” katanya.
Ia mengatakan masalah huntap Pasaman bukan tak ada dana. Pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sudah sediakan dana, tapi dana tak bisa dipakai karena data bermasalah. Alhasil sana balik lagi.
“Jangan sampai ini terjadi di Padang,” katanya.
Evi mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut ada yang kewenangan pemerintah kota Padang atau pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah provinsi.
“Tapi itu tidak masalah. Akan saya koordinasikan dengan pemerintah pusat dan kota Padang sampai terlaksana. Yang jelas ibu dan bapak mesti kooperatif, dukung dan bantu pembangunannya, jangan dipersulit apalagi diganggu. Jika selesai kan lingkungan Kita juga yang aman, Kita juga yang untung,” tuturnya. (y)
