Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Sabtu (7/11/2026) di Padang.
Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap tingginya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan di Sumatera Barat.
Dalam keterangannya, Muhidi menekankan pentingnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan pada setiap aktivitas pembangunan fisik. Ia mengingatkan warga dan pengusaha agar tidak mengalihfungsikan saluran air atau daerah resapan menjadi kawasan permukiman demi mencegah banjir.
“Apapun yang kita lakukan, termasuk membangun daerah, harus mengutamakan perencanaan lingkungan. Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai atau kawasan resapan justru dibangun rumah, kemudian ketika terjadi banjir kita menyalahkan hujan,” tegas Muhidi.
Muhidi turut menyoroti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang kerap menyumbat saluran air di kawasan perkotaan. Ia mendorong masyarakat memperluas keterampilan pengolahan sampah agar memiliki nilai ekonomi dan mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
“Persoalan sampah harus kita hadapi bersama. Sekarang banyak sampah yang bisa diolah menjadi produk lain. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah,” kata Ketua DPRD Sumbar tersebut.
Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sumbar, Desrizal, memaparkan enam isu strategis lingkungan di Sumatera Barat. Isu tersebut meliputi pencemaran air, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, risiko bencana, pengelolaan sampah, hingga degradasi keanekaragaman hayati.
“Perilaku masyarakat harus berubah agar lingkungan kita bersih dari sampah. Pemerintah telah mengatur rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman agar pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan,” jelas Desrizal.
Salah seorang peserta sosialisasi yang merupakan guru asal Padang, Meza Efrina, menyambut baik paparan materi Perda lingkungan tersebut. Ia mengusulkan agar sosialisasi serupa dapat diperluas ke kelompok masyarakat hingga rumah ibadah.
“Sosialisasi Perda tentang lingkungan hidup ini sangat penting. Kami berharap kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan sampai ke masjid-masjid dan kelompok masyarakat lainnya,” tutur Meza Efrina.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama keberhasilan perlindungan alam Sumatera Barat. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat mengiringi pelaksanaan Perda agar aturan lingkungan dapat berjalan maksimal di lapangan.
