Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan perlu dilahirkan regulasi untuk mengantisipasi potensi ancaman yang akan mengganggu tatanan sosial masyarakat.
“Terkait potensi ancaman, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi, namun semua harus menjadi bahan pemikiran,” kata Muhidi saat menghadiri rapat kerja DPD Ikal-Lemhannas periode 2024-2029, Senin (21/10) di Kantor Gubernur Sumbar.
“Untuk mencegah ancaman yang berpotensi merusak stabilitas sosial kehidupan masyarakat, DPRD Sumbar siap berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Sumbar, salah satunya Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Ikal-Lemhannas),” katanya.
Muhidi mengatakan, DPRD merupakan lembaga yang memiliki peran pada ranah kebijakan, baik melahirkan peraturan daerah (perda) atau pun penyusunan anggaran.
Dilanjutkannya, tidak hanya terkait ancaman, seluruh lembaga yang ada juga harus memikirkan bagaimana melahirkan pemuda yang lebih berkualitas, jadi program nasional untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 bisa tercapai dengan baik. Untuk semua itu, tentu membutuhkan kebijakan secara aturan maupun anggaran.
“Jadi DPRD Sumbar membuka pintu seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan semua lembaga yang ada untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah kedepan,” katanya.
Dia menyebut, dalam Ikal-Lemhannas terdapat individu-individu yang terlatih dan berpengalaman, mulai dari profesor, doktor yang bergerak dalam berbagai bidang, dprd secara kelembagaan mendukung Ikal-Lemhannas untuk sama-sama membangun Sumbar kedepan.
Sementara itu, Ketua DPD Ikal-Lemhannas Sumbar, Nasfryzal Carlo dalam sambutannya menyatakan, organisasi tersebut telah melaksanakan rapat kerja dan merumuskan program-program strategis pada 6 bidang yang ada dalam kepengurusan.
Ia pun meminta dukungan maksimal dari Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, agar program-program yang telah disusun tersebut dapat direalisasikan.
“Ada beberapa program prioritas yang nanti selengkapnya akan kami sampaikan. Di samping itu, dalam Musda beberapa waktu yang lalu, kita juga telah mengajukan tiga rekomendasi. Pertama, pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, penyelenggaraan ToT wawasan kebangsaan bagi para Guru TK. Ketiga, pemaksimalan pengembangan Museum Bela Negara,” ujar Nasfryzal. (Y)
