Padang, Matakata.co – Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 DPRD Sumbar, Desrio Putra menilai banyak program unggulan Sumbar yang belum terlaksana sesuai target dalam masa kepemimpinan Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi-Audy Joinaldy.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus LKPJ kepala Daerah Tahun 2023 DPRD Sumbar, Desrio Putra dalam rapat paripurna, Selasa (21/5) di gedung DPRD setempat.
Adapun agenda rapat paripurna tersebut salah satunya menyampaikan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sumbar Tahun 2023.
Desrio memaparkan, ada empat program unggulan Sumbar yang belum terlaksana, yakni Sumbar sehat, Sumbar Cerdas, Sumbar religius dan berbudaya, Sumbar berkeadilan, yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2021-2026.
“Hingga saat ini program unggulan tersebut yang belum sesuai dengan direncakan sampai tahun ketiga,” ujar Desrio.
Dia juga menyoroti banyak target yang telah ditetapkan dalam RPJMD juga belum terlaksana. Diantaranya, mewujudkan Stasiun Sikabu sebagai pusat pembinaan dan kegiatan keolahragaan, tunjangan khusus untuk guru dan tenaga pendidikan SMA SMK SMP yang bertugas di daerah 3T.
Ketiga, seribu beasiswa berkuliah di perguruan terbaik dalam dan luar negeri. Kemudian menjadikan gedung kebudayaan, museum dan perpustakaan sebagai pusat dan wisata IPTEK, memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD bidang pertanian sebagai upaya hilirisasi sektor pertanian.
Selain itu tambah Desrio, ada pula program yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 tapi tidak sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan.
“Selain itu, alokasi anggaran belum memprihatikan prioritas kebutuhan daerah dan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan masih terdapat kelemahan pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan empat program unggulan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
“Sampai tahun 2023 yang merupakan tahun ke 3 dari RPJMD, masih ada sasaran dan tujuan dari empat program unggulan tersebut yang belum tercapai,” katanya.
Ia mengatakan, permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, pada umumnya merupakan permasalahan yang sama pada tahun 2022.
“Kondisi ini diperlukan perbaikan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menuntaskan pelaksanaan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun-tahun sebelumnya,” ujar Irsyad.
Wakil gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan, terhadap berbagai program yang masih belum tercapai, tentunya memerlukan dukungan. Rekomendasi DPRD Sumbar baik berupa saran, masukan maupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar.
“Ini menjadi titik tolak bagi kita bersama dalam membangun suatu kebijakan yang strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada
masa yang akan datang,” ungkap Audy. (y)
