Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menggelar reses yang diikuti sebanyak 160 bundo kanduang Kota Padang, Rabu (4/2/2026) di aula rumah dinasnya.
Dalam pertemuan tersebut, para bundo kanduang menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari penguatan peran perempuan adat, pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau, hingga pendidikan karakter generasi muda dan persoalan sosial di kawasan perkotaan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi pun menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan dan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan masukan tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“Aspirasi bundo kanduang memiliki nilai strategis karena mereka berperan sebagai penjaga adat dan nilai budaya Minangkabau. DPRD akan menindaklanjuti setiap masukan sesuai kewenangan yang dimiliki,” kata Muhidi.
Muhidi juga menekankan peran penting Bundo Kanduang dalam memperkuat ketahanan keluarga serta membentuk karakter generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya di tengah derasnya arus modernisasi.
Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang, Fauziah Zaini memanfaatkan momentum reses tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kelembagaan.
Ia menegaskan, organisasi Bundo Kanduang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD agar tetap mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal.
Ia menyampaikan bahwa Bundo Kanduang Kota Padang membutuhkan dukungan pendanaan operasional yang berkelanjutan, baik melalui dana hibah maupun alokasi anggaran rutin, guna menunjang kegiatan pembinaan adat, sosial, serta pendidikan karakter di tengah masyarakat.
Selain dukungan anggaran, ia juga menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan sarana organisasi, khususnya pengadaan seragam bagi anggota Bundo Kanduang. Menurutnya, hingga kini belum seluruh anggota memperoleh fasilitas tersebut secara merata, padahal seragam mencerminkan identitas, kekompakan, dan marwah organisasi adat.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang juga menekankan pentingnya legalitas dan pengakuan resmi terhadap kepengurusan Bundo Kanduang yang sah, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.
Ia menilai, pengakuan tersebut akan memperkuat posisi Bundo Kanduang sebagai wadah utama pelestarian adat Minangkabau dan mencegah tumpang tindih dengan organisasi lain yang sejenis.
Ia turut menyampaikan kebutuhan akan fasilitas sekretariat yang representatif. Menurutnya, keberadaan sekretariat sangat dibutuhkan sebagai pusat koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan program kerja organisasi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah provinsi terus melibatkan Bundo Kanduang dalam menjaga dan melestarikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Ia menilai, arus modernisasi dan munculnya berbagai organisasi sosial berpotensi menggerus nilai adat apabila pemerintah tidak memperkuat peran lembaga adat yang telah lama mengakar di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan Bundo Kanduang Kota Padang dan berkomitmen mengawal serta memperjuangkannya melalui kebijakan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Reses perseorangan tersebut berlangsung dialogis dan kondusif. Para peserta memanfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan usulan dan masukan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumbar sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. (y)
