Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menggelar reses di Pasa Gadang, Padang Selatan, Minggu (27/10). Pada kesempatan itu banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, salah satunya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik.
Sejumlah masyarakat ini ada yang mengeluhkan anaknya yang susah mendapatkan sekolah negeri. Ada juga yang digelari blank zone atau zona kosong, sehingga peserta didik terpaksa masuk ke sekolah swasta.
Menanggapi hal ini, Muhidi mengakui memang sejak penerapan zonasi ia sering menerima keluhan masyarakat. Bahkan hingga PPDB 2024, masih terdapat zona kosong atau blank zone di Kota Padang. Zona kosong tersebut terdapat di Kecamatan Padang Selatan, Koto Tangah dan Padang Timur tepatnya di Andalas.
“Kondisi ini masih menjadi masalah yang perlu dicarikan solusinya,” ujar Muhidi.
Pada masyarakat, Muhidi berjanji akan membahas permasalahan tersebut di DPRD bersama pemerintah daerah. Terutama untuk zonasi PPDB setara SMK/SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun untuk jenjang pendidikan di bawah itu tetap juga akan dibahas untuk kemudian bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.
Ia mengatakan, kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan adalah pelayanan dasar yang mesti dipenuhi pemerintah. Apalagi zona kosong ini bisa menyulitkan karena tidak semua masyarakat mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang tentu membutuhkan biaya lebih banyak daripada sekolah negeri.
Selain permasalahan pendidikan, Muhidi juga menerima aspirasi lain dari masyarakat. Diantaranya seperti perlunya pengerukan sendimen Batang Arau dan drainase yang mampet.
Dalam kesempatan itu Muhidi juga meminta warga yang menghadiri kegiatan reses tersebut untuk menunjuk satu perwakilan agar memudahkan dalam mengeksekusi skala perioritas yang dibutuhkan. Perwakilan perlu ditunjuk agar lebih efektif dan memudahkan dalam mengakomodir aspirasi yang disampaikan. (y)
