Padang, Matakata.co – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya Rp.2 juta menjadi Rp.4 juta per pelaku usaha.
Menurut Nanda Satria, Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2).
Ia mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut adalah soal bantuan modal bagi UMKM.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan permodalan yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia berkomitmen untuk mengawal agar bantuan permodalan UMKM dapat ditingkatkan, minimal menjadi Rp.4 juta per pelaku usaha.
“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.
Selain memperjuangkan kenaikan bantuan UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar. Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi. Hal ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.
“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Reses yang digelar Nanda di Pasa Lalang dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.
Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (Y)
