Padang, Matakata.co – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyerap aspirasi dari berbagai komunitas di Kota Padang dalam kegiatan reses perseorangan masa sidang pertama tahun 2024-2025 pada Rabu (30/10).
Melalui pertemuan ini, komunitas menyampaikan berbagai isu penting, mulai dari kebutuhan peraturan daerah (perda) untuk menangani masalah sosial hingga usulan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari Komunitas Baaman menyoroti tingginya angka kehamilan di luar nikah dan isu LGBT yang semakin merebak di kalangan remaja.
Mereka menekankan pentingnya perda komprehensif yang mampu menangani permasalahan sosial ini secara efektif.
Tidak hanya itu, komunitas juga mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus pada penanganan pengangguran yang meningkat, terutama untuk para lulusan perguruan tinggi yang kini semakin sulit memperoleh pekerjaan.
Selain permasalahan sosial, komunitas juga mengangkat isu infrastruktur, khususnya terkait jalan Kambang-Muara Labuah. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Menurut komunitas, jalan yang belum tuntas pengerjaannya tersebut perlu segera diselesaikan agar perekonomian warga dapat lebih berkembang.
Juprizal, seorang tokoh masyarakat dan ninik mamak di Kota Padang, menambahkan bahwa pemerintah perlu menyediakan dukungan dalam bentuk regulasi atau wadah khusus guna mengatasi masalah sosial di masyarakat.
Ia berpendapat bahwa organisasi sosial yang aktif dalam membimbing generasi muda sebaiknya diberikan fasilitas lebih agar pemuda memiliki kemampuan yang memadai dalam menjaga lingkungan sekitar.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi komunitas ini sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan daerah.
Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa DPRD Sumbar akan berkolaborasi dengan sejumlah lembaga terkait guna menjalankan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berbagai data yang dihimpun dari reses ini, menurut Muhidi, akan menjadi acuan DPRD dalam menentukan arah program kerja ke depan.
Lebih lanjut, Muhidi juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat penting.
Oleh sebab itu, DPRD Sumbar berkomitmen untuk membuka ruang bagi komunitas agar dapat menyuarakan aspirasinya secara langsung melalui kegiatan reses ini.
Pada masa reses kali ini, sebanyak 65 anggota DPRD Sumbar dari delapan daerah pemilihan (dapil) melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah mereka untuk mendengar aspirasi konstituen.
Kunjungan ini bertujuan agar para anggota dewan mendapatkan informasi langsung dari masyarakat terkait kebutuhan daerah masing-masing yang akan diperjuangkan sebagai bagian dari program pembangunan daerah.
Dengan pendekatan ini, aspirasi yang disampaikan oleh komunitas diharapkan dapat lebih terealisasi dan sesuai dengan harapan warga Sumatra Barat. (Y)
